INFO BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU S1/D4 KALBAR 2010

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat  pada DIPA No. 0207/023-08.2/XVI/2010 Tahun 2010 melaksanakan Kegiatan Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010.

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang per tahun akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Guru yang mengajar pada sekolah di bawah binaan Depdiknas (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK) Negeri dan Swasta.
2. Guru berstatus PNS di sekolah negeri maupun swasta dan Guru Non PNS berstatus GTY di sekolah swasta maupun guru GTT di sekolah negeri (guru bersastus GTT/honorer  di sekolah swasta tidak dapat menerima bantuan kualifikasi guru S1/D4).
3. Guru yang belum maupun sudah menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi S1/D4 pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dan masih aktif kuliah dengan nilai indeks prestasi (IP) semester terakhir minimal 2,00.
4. Calon Penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi S1/D4 Tahun 2010 dapat mendaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :

1. Fotokopi ijasah terakhir sebanyak 1 (satu) rangkap
2. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru PNS maupun NON PNS (GTY melampirkan surat keterangan mengajar dari yayasan, GTT di sekolah negeri melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota) sebanyak 1 (satu) rangkap
3. Fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) rangkap
4. Kartu Hasil Studi semester terakhir yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi atau yang asli (cap basah) sebanyak 1 (satu) rangkap
5. Surat keterangan sehat dari dokter sebanyak 1 (satu) rangkap
6. Fotokopi buku rekening bank atas nama guru yang bersangkutan yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank bersangkutan sebanyak 6 (enam) rangkap (Bank yang diperbolehkan hanya Bank BRI dan Bank Kalbar)
7. Fotokopi kartu NUPTK sebanyak 1 (satu) rangkap
8. Surat Perjanjian antara Kepala LPMP Provinsi Kalbar dengan Guru penerima bantuan peningkatan kualifikasi guru S1/D4 Tahun 2010 dan bermaterai Rp. 6.000,- (dapat diambil pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
9. Surat Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran (isi dapat ditulis tangan yang jelas dan tanpa coretan/tip-ex) sebanyak masing-masing 3 (tiga) rangkap dapat diambil pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
10. Semua berkas dimasukkan ke dalam map dan diberi nama, nama sekolah tempat mengajar dan No. telp / HP yang bisa dihubungi.

1. Bagi guru yang telah menerima bantuan pada Tahun 2009 tetap melakukan pengusulan dan pemberkasan sebagaimana tercantum pada poin 4.
2. Pendaftaran dan pemberkasan dimulai pada bulan April 2010 dan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten/kota masing-masing. LPMP Provinsi Kalimantan Barat tidak menerima pendaftaran dan pemberkasan secara perorangan tanpa izin secara tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Program penyaluran bantuan peningkatan kualifikasi D4/S1 Tahun 2010 tidak dipungut biaya apapun oleh LPMP Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk informasi dapat menghubungi bagian pengelola bantuan kualifikasi guru S1/D4 di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau LPMP Provinsi Kalimantan Barat di alamat Jl. Abdul Muis Tanjung Hulu Pontianak Telp. (0561) 7054270.

KUIS BERHADIAH

Berikut akan disajikan artikel, jawablah 3 pertanyaan di bawahnya. Kirimkan jawaban anda ke email jep_lpmpkalbar@yahoo.co.id .Tiga Jawaban yang paling benar akan diberi hadiah sepantasnya.

Dari Kompas Minggu 27 Februari 2005, H.37.

Rahasia Segitiga Bermuda

Banyak cerita tentang hilangnya kapal laut beserta seluruh awaknya kala berlayar di daerah yang disebut sebagai daerah Segitiga Bermuda. Kata segitiga diambil dari titik-titik yang diproyeksikan di peta, bentuknya seperti segitiga, dengan lokasi di Kepulauan Bermuda, Puerto Riko, dan Florida. Semuanya berada di Samudra Atlantik!

Kapal yang tercatat hilang, antara lain, terjadi pada April 1925. Kapal pengangkut barang Raifuku Maru dari Jepang tenggelam setelah mengirim berita, ”Seperti pisau raksasa! Cepat, tolong! Kami tak mungkin lolos!” Namun kapal itu tak lagi menjawab, hilang membawa seluruh awaknya. Bulan Oktober 1951, kapal tanker Southern Isles mengalami nasib sama. Ketika sedang berlayar dalam konvoi, tiba-tiba ia menghilang. Kapal yang lain hanya sempat melihat cahaya kecil yang dianggap sebagai cahaya yang ditinggalkan oleh kapal yang tenggelam itu.

SESUDAH itu, pada Desember 1954, kapal tangker kembarannya, Southern Districts juga tenggelam dengan cara yang mirip. Ia lenyap tanpa meninggalkan SOS ketika berlayar melintasi wilayah itu ke utara menuju South Carolina.

YANG tercatat di atas hanya peristiwa-peristiwa yang mencolok saja. Padahal, masih banyak kapal kecil yan hilang. Bahkan, pesawat terbang pun ikut jadi korbannya. Pada 5 Desember 1945, tercatat lima pesawat pelemparan torpedo Geumman TMB-3 Avenger lenyap.

Sebelum hilang kontak, mereka menyatakan tidak tahu arah. Padahal, komandan penerbangan itu, Letnan Udara Charles Taylor, sudah mengantongi 2.500 jam terbang. Jadi dia bukan penerbang yang tidak berpengalaman. Bahkan, sebuah pesawat penyelamat yang dikirim pun lenyap ditelan ”air putih”.

PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI CALON MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program Beasiswa Bidik Misi untuk memberikan beasiswa dan biaya pendidikan kepada 20.000 mahasiswa dan atau calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dan berprestasi, baik di bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara elegan, sehingga dimasukkan sebagai program kerja 100 hari dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Agar program penyaluran beasiswa Bidik Misi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka diharapkan para pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi, seleksi, dan penyaluran Beasiswa Bidik Misi mengacu pada pedoman ini.

Penerbitan pedoman program beasiswa Bidik Misi ini diharapkan dapat memudahkan bagi perguruan tinggi penyelenggara agar penyaluran beasiswa kepada mahasiswa dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para calon mahasiswa atau mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa, dan memudahkan bagi mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa untuk mendapatkan haknya.

Dengan terbitnya buku ini, proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman Program Beasiswa Bidik Misi ini.

Jakarta, Desember 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Fasli Jalal

EMPAT SYARAT KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Saat rapat kerja Mendiknas dengan anggota DPR RI Komisi IX tanggal 11 Januari 2009, Menteri memaparkan persyaratan lulus yang kita pakai sekarang sesuai dengan PP no. 19 tahun 2005. Ada empat kriteria yang menjadi persyaratan lulus dari satuan pendidikan yaitu:

1. Menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di sekolah.

2. memperoleh nilai baik untuk mata pelajaran Akhlak Mulia, kepribadian dst.

3. Lulus Ujian Sekolah

4. Lulus Ujian Nasional

Pada tahun 2010 syarat lulus UN yaitu 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang dujikan, tetapi masih boleh nilai 4.

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2010  dimajukan 2 minggu karena adanya kebijakan “UN ulangan” dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa siswi yang ikut UN ulangan dapat mengikuti seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sumber: www.depdiknas.go.id

SOSIALISASI KOMITE SEKOLAH DI SD KEC. TELUK KERAMAT

Sesuai program Wahana Visi Indonesia ADP Sambas, bahwa tanggal 21 s.d. 23 Desember 2009 telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Komite Sekolah bagi Orangtua, guru dan Pemda di tiga Sekolah Dasar di kecamatan Teluk Keramat yaitu SD N 34 Sekumba, SD N 37 Sedayu, dan SDN 40 Saiyung. Sesuai Surat Kesepakatan antara Bapak Untung Sidupa memberi kepercayaan kepada penulis sebagai Fasilitator Komite Sekolah sesuai surat kesepakatan No. 021/ADP-Sambas/XII/09.  Di SDN 34 Sekumba dihadiri 34 orang peserta, di SDN 37 Sedayu dihadiri 43 peserta dan di SDN 40 Saiyung dihadiri 33 peserta. Dalam sosialisasi ini dijelaskan penjabaran peran dan fungsi komite sekolah dalam membantu sekolah memajukan sekolah. Di samping itu mendengarkan laporan sekolah kepada komite sekolah. Hanya ada 1 sekolah dari tiga sekolah yang menjelaskan secara tranparan progran sekolah dan keuangannya.

SUKSES SELALU TAHUN 2010

Memasuki tahun 2010, mari kita mulai aktivitas kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 adalah tahun berkat, tahun sukacita dan tahun sukses. Semoga…

MENDIKNAS: UN TETAP JALAN

Muh Nuh (foto. detik.com)

Jakarta, Senin (14 Desember 2009) — Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010 akan tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan Mendiknas usai membuka Seminar Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca Tahun 2009 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Senin (14/12/2009).

Mendiknas menyampaikan sejarah mengenai UN. Mendiknas menuturkan, sebelum Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1972 ada ujian negara yaitu satu ujian secara nasional yang menyelenggarakan negara. Mendiknas menyebutkan, pada saat itu tingkat kelulusan antara 30 – 40 persen. Sejalan dengan itu, lanjut Mendiknas, pada tahun 1969 dimulai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang salah satu programnya adalah menaikkan angka partisipasi kasar (APK). “Yaitu mendorong anak – anak supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Oleh karena itu dibangun SD Inpres. SD yang didasarkan atas instruksi presiden supaya dia bisa masuk ke sekolah,” katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menjelaskan, karena jumlah siswa yang tidak lulus banyak di ujian negara maka kesempatan orang bersekolah menjadi terbatas. “Melihat kondisi itu, kemudian dibuat kebijakan baru ujian sekolah yaitu kelulusannya diserahkan kepada sekolah,” katanya.

MA TOLAK KASASI PERKARA UJIAN NASIONAL

Jakarta-Humas. Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

Dalam amar putusan tersebut dinyatakan : “Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; II. Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; III. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; dan IV. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro, tersebut; Membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2009, dengan Majelis Hakim H. Abbas Said, SH selaku Ketua Majelis; H. Mansyur Kartayasa, SH, MH dan R. Imam Harjadi, SH, selaku anggota, serta Tuty Haryati, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga.(Jup)

Sumber : www. mahkamahagung.go.id

SAATNYA KKG MELAKSANAKAN ToT LESSON STUDY, CLCC DAN KTSP

Walaupun tahun 2009 tinggal 16 hari lagi, LPMP Prov. Kalimantan Barat masih memiliki segudang kegiatan baik di dalam maupun di luar kantor. Untuk tanggal 15 s.d. 18 Desember 2009 diadakan kegiatan Lesson study, CLCC dan KTSP dalam bentuk ToT yang didanai dari peserta ToT yang bersumber dari dana Blockgrant LPMP bagi kelompok KKG/MMP dan bertempat di LPMP prov. Kalimantan Barat.

Khusus kelas C dari 5 kelas yang ada difasilitasi oleh Mujahir, M.Pd dan penulis. Kelas C berasal dari KKG kabupaten Melawi, Sekadau, Sanggau, Ketapang, Landak, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu, dan Kayong Utara. Suasana kelas sangat ramai dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda terhadap permaslahan yang terjadi di daerah masing-masing. Beberapa materi ToT sudah tersampaikan, bagi peserta yang mau memiliki bahan untuk modal dalam menyampaikan materi di daerah sebagai trainer nanti di kelompoknya masing-masing, silahkan download di bawah ini:

Salah satu kelompok tampil presentasi, PAKEM adalah bla..bla..

Suasana diskusi

Pelatihan Guru Melalui Kelompok

Sumber : Kompas, 14 Des 2009

Bogor, Kompas – Peningkatan mutu guru tidak berhenti hanya pada program sertifikasi, tetapi juga melalui cara lain, seperti pemberdayaan kelompok- kelompok kerja guru.

”Kami ingin mengubah guru supaya mereka bisa bergeser dari cara pembelajaran yang teacher center ke student center. Perubahan itu memerlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi di Bogor, akhir pekan lalu.

Menurut Baedhowi, pendidikan dan pelatihan guru yang berkelanjutan bisa terlaksana apabila pimpinan sekolah memahami peran penting guru sebagai pencipta atmosfer pendidikan yang menyenangkan dan berkualitas. Sebagai tahap awal dalam program 100 hari kerja Menteri Pendidikan Nasional, diadakan pelatihan kepada sekitar 30.000 kepala sekolah dan pengawas guna memperkuat implementasi manajemen berbasis sekolah.

Paradigma lama

Hingga saat ini sebagian guru masih terjebak dalam paradigma pendidikan usang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini misalnya guru masih menjalankan pembelajaran satu arah atau berpusat pada guru yang tidak merangsang kreativitas dan inovasi siswa.

”Pendidikan guru yang utama adalah membantu mereka untuk mengubah paradigma usang soal pendidikan. Guna menjamin berlangsungnya pendidikan berkualitas, program peningkatan mutu guru melalui pendidikan dan pelatihan harus berlangsung secara berkesinambungan,” kata Eddy Henry, Program & Alumni Affairs Director Sampoerna Foundation, dalam acara penandatanganan kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Sukamara. Program peningkatan mutu 75 guru dan kepala sekolah serta bantuan peningkatan infrastruktur di 11 SD ini didukung PT Sampoerna Agro.

Maytha Monica, Programme Coordinator Sampoerna Foundation Teacher Institue, mengatakan, pendidikan dan pelatihan yang umumnya diberikan pemerintah kepada guru berupa ceramah satu arah. Para guru yang diikutkan juga terbatas.

”Padahal, yang dibutuhkan guru itu pendampingan yang cukup agar mereka bisa melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam kelas,” kata Maytha. (ELN)