SUKSES SELALU

NIKMATILAH HIDUP..BEKERJA DENGAN ENJOY…JANGAN LUPA BERDOA.

MENYOAL PERAN KOMITE SEKOLAH

Oleh. Mardiyono

RIBUT-ribut soal pungutan dalam penerimaan siswa baru, yang disebabkan oleh tidak adanya akuntabilitas sekolah (baca: kepala sekolah) serta mandulnya peran komite sekolah, sempat muncul dalam pemberitaan di harian ini (Kompas, 13 Juli 2004). Mengapa komite sekolah mandul? Padahal, peran komite sekolah telah diatur oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April, yaitu sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah.

Tujuan pembentukan komite sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Lebih jauh disebutkan bahwa komite sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, pemberian dana pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite sekolah atau dewan pendidikan (Kompas, 19 September 2002). Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.

MASALAH yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom. Pendekatannya pun tidak birokratis lagi, melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah.

Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah dalam mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar dan memiliki posisi tawar yang tinggi. Sebab, semua keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu memberdayakan semua pihak (stakeholder).

Melalui komite sekolah, masyarakat atau orangtua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah, karena di era reformasi ini transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.

Mardiyono Guru SMA Negeri 1 Baraba, Kalimantan Selatan

About these ads

27 April, 2009 - Posted by | Artikel |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: