Diberitahukan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Layanan, Bimbingan dan bantuan Quality Assurance yang pelaksanaannya tanggal 25 – 27 Nopember 2009 dimajukan menjadi 21-23 Nopember 2009 karena berkaitan dengan hari Raya Idul Adha tgl 27 Nopember 2009.

Keacamatan yang pelaksanaannya tanggal tersebut adalah:

A. Kab. Kapuas Hulu :

1. Kec. Silat Hilir

2. Kec. Silat Hulu

3. Kec. Semitau

4. Kec. Seberuang

5. Kec. Selimbau

6. Kec. Suhaid

7. Kec. Jongkong

8. Kec. Hulu Gurung

9. Kec. Pengkadan

10. Kec. Boyan Tanjung

11. Kec. Bunut Hulu

12. Kec. mentebah

13. kec. Kalis

14. Kec. batang Lupar

15. Kec. Embaloh Hulu

16. kec. Bunut Hilr

17. Kec. Bika (Mandai)

18. Kec. Putusibau Utara

19. Kec. Putussibau Selatan

20. Kec. Empanang

21. kec. Badau

22. kec. Puring Kencana

23. Kec. Sokan

B. Kab. Melawi

1. Kec. Sokan

2. Kec. Tanah Pinoh

3. Kec. Sayan

C. Kab. Ketapang

4. Kec. hulu Sungai

5. Kec. nanga Tayap

6. Kec. Sandai

Demikian diberitahukan agar seluruh personil yang terlibat mengetahui dan mengatur pelaksanaannya.

Hasil karya : Dahono F

Sidang Umum Himpunan Astronomi Internasional (International Astronomical Union/IAU) Ke-26 di Praha, Republik Ceko, yang berakhir 25 Agustus 2006, menghasilkan keputusan bersejarah dalam dunia astronomi dengan mengeluarkan Pluto dari daftar planet-planet di Tata Surya kita. Mulai sekarang, anggota Tata Surya hanya terdiri dari delapan planet, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.

Keputusan mengeluarkan Pluto yang sudah menjadi anggota Keluarga Planet Tata Surya selama 76 tahun merupakan konsekuensi ditetapkannya definisi baru tentang planet. Resolusi 5A Sidang Umum IAU Ke-26 berisi definisi baru itu.

Dalam resolusi tersebut dinyatakan, sebuah benda langit bisa disebut planet apabila memenuhi tiga syarat, yakni mengorbit Matahari, berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat, dan memiliki jalur orbit yang jelas dan “bersih” (tidak ada benda langit lain di orbit tersebut).

Definisi tersebut adalah definisi universal pertama tentang planet sejak istilah planet dikenal di kalangan astronom, bahkan sebelum era Nicolaus Copernicus yang tahun 1543 membuktikan Bumi adalah salah satu planet yang berputar mengelilingi Matahari.

Dengan definisi baru tersebut, Pluto tidak berhak menyandang nama planet karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Orbit Pluto memotong orbit planet Neptunus sehingga dalam perjalanannya mengelilingi Matahari, Pluto kadang berada lebih dekat dengan Matahari dibandingkan Neptunus.

Planet kerdil

Pluto kemudian masuk dalam keluarga baru yang disebut planet kerdil atau planet katai (dwarf planets). Keluarga ini beranggotakan Pluto dan benda-benda langit lain di Tata Surya yang mirip dengan Pluto, termasuk di dalamnya asteroid terbesar Ceres, satelit Pluto, Charon, dan beberapa benda langit lain yang baru saja ditemukan.

Menurut Direktur Observatorium Bosscha di Lembang, Jawa Barat, Dr Taufiq Hidayat, keputusan Sidang Umum IAU tersebut adalah puncak perdebatan ilmiah dalam astronomi yang sudah berlangsung sejak awal 1990-an lalu. Perdebatan tersebut dipicu berbagai penemuan baru yang menimbulkan keraguan apakah Pluto masih layak disebut planet atau tidak.

“Karakteristik Pluto memang berbeda dengan planet-planet lainnya. Bahkan komposisi kimianya lebih menyerupai komet daripada planet,” ungkap astronom yang mendalami bidang ilmu-ilmu planet ini.

Selain itu, perkembangan teknologi teleskop juga membawa pada penemuan berbagai benda langit yang masuk dalam kelompok Obyek Sabuk Kuiper (Kuiper Belt Object/KBO). Sabuk Kuiper sendiri adalah sebutan untuk wilayah di luar orbit planet Neptunus hingga jarak 50 Satuan Astronomi (SA/1 Satuan Astronomi = jarak rata-rata Matahari-Bumi, yakni sekitar 149,6 juta kilometer) dari Matahari.

Beberapa KBO sangat menarik perhatian karena berukuran hampir sama atau bahkan lebih besar daripada Pluto (diameter 2.300 km) dan ada yang memiliki satelit atau “bulan”. Beberapa obyek tersebut, antara lain, Quaoar (diameter 1.000 km-1.300 km), Sedna (1.180 km- 1.800 km), dan yang paling terkenal adalah obyek bernama 2003 UB313 yang ditemukan Michael Brown dari California Institute of Technology (Caltech) pada 2003 lalu. Obyek yang dijuluki Xena tersebut memiliki diameter 2.400 km, yang berarti lebih besar daripada Pluto. Xena sempat dihebohkan sebagai planet ke-10 Tata Surya.

Sejak saat itu, lanjut Taufiq, terjadi perbedaan pendapat di kalangan astronom. “Pilihannya adalah memasukkan Ceres, Charon, dan 2003 UB313 ke dalam keluarga planet sehingga jumlah planet menjadi 12, atau mengeluarkan Pluto. Akhirnya pilihan kedua yang disepakati,” tutur mantan Ketua Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung ini.

Kesepakatan itu sendiri bukannya datang dengan mudah. Taufiq mengatakan, pengambilan keputusan itu bahkan dicapai dengan cara pemungutan suara di antara para anggota IAU yang hadir setelah didahului perdebatan yang sangat sengit. Empat astronom senior dari Indonesia turut serta dalam Sidang Umum IAU tersebut, yakni Jorga Ibrahim, Iratius Radiman, Suryadi Siregar, dan Ny Permana Permadi. Mereka belum bisa diwawancarai karena belum kembali di Tanah Air sampai tulisan ini dibuat.

Sumber:

1. fisik@net – http://www.fisikanet.lipi.go.id

Kegiatan Layanan, Bimbingan dan bantuan Teknis Quality Assurance Angkatan III tim kami bertugas di Kubu Kec. Kubu kab. Kubu raya. berangkat dari LPMP prov. Kalbar tgl 15 Okt pagi dan sampai di Kubu pukul 12 WIB melalui kendaraan air Speeddboat.

Pemberdayaan KKG/MGMP dengan pemanfaatan ICT pada daerah Terpencil merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh LPMP prov. Kalimantan Barat. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 Angkatan yang dimulai Angkatan pertama tgl 12 s.d. 15 Oktober yang lalu. Pada Angkatan pertama terdiri dari 5 kelas A, B, C, D dan E yang berasal dari kab. Sambas dan Bengkayang. Penulis sebagai Co ST bersama ST Indra mayordin, ST menjadi fasilitator di kelas D. Seluruh kelompok KKG maupun MGMP memperoleh fasilitas dari LPMP prov. Kalimantan Barat  sebanyak 3 buah Laptop Acer Ektensa, 1 buah Viewer BenQ dan 1 buah printer Canon 1980 ditambah Modem dan kartu Perdana Simpati PD. Inilah foto -foto kegiatan di kelas D.

Pelaksanaan layanan, bimbingan dan bantuan Teknis Quality Assurance angkatan kedua, penulis bertugas ke Kec. Sejangkung. Berangkat dari Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2009 Pukul 01.00 subuh, tiba di Sambas pukul 06.00 wib. Kegiatan dimulai pada jam 08.00 wib. Penulis menyampaikan materi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan selama 4 jam. Selesai makan siang, penulis diantar kembali oleh panitia untuk pulang Pontianak.

Saat pembukaan, didampingi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sejangkung

LPMP Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pembekalan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan daerah Terpencil yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru. Mendengar pengalaman mereka, bahwa benar-benar dari daerah terpencil, ternyata masih ada saat ini di Indonesia. Ada yang bercerita menuju ke sekolah tempat dia mengajar hanya bisa jalan kaki lebih kurang 8 jam dari kecamatan. Ada yang memimpin sekolah sendiri dengan jumlah siswa 160 orang. Ada yang mengambil tunjangan dari pemda sebesar 200 rb, mengeluarkan ongkos sampai 600 rb. dll.

Peserta sedang diskusi mengidentifikasi permasalahan daerah terpencil

Oleh: Agustinus Sungkalang, S.S.

Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun kualitas pengembangan sumber daya manusia. Pada gilirannya, manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (Forward linkage) dan kaitan kebelakang (Backward linkage). Forward linkage berupa bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward linkage berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai.
Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka. Sudah barang tentu, setelah cukup lama melakukan sosialisasi UUGD ini, patut mulai dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan? Adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara kritis analitis. Karena bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru bervariasi. Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal antara lain dikarenakan kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan amat lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997-2006, Amerika Serikat hanya menargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yang sama menargetkan mensertifikasi 2,7 juta guru. Sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapura dan Korea Selatan.
Pertanyaan selanjutnya, adakah jaminan bahwa sertifikasi yang juga diterapkan di negara tercinta kita ini akan meningkatkan kualitas kompetensi guru? Ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru.
Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan diatas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standard kemampuan guru.  Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi uji sertifikasi.
Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang bersentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai tantangan dan tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, khususnya dari pihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan menuntut untuk diberi hak menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi. Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di daerah luar Jawa akan menuntut dengan alasan demi keseimbangan geografis. Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang mendasarkan pada objektivitas kemampuan suatu perguruan tinggi. Ketegaran dan konsistensi pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus tantangan bagi pelaksana Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior atau mereka para guru yang masih jauh dari pensyaratan akan menentang dan menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.
Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai pihak, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud, atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain sebagainya. Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan, maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan standard nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi untuk daerah yang terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standar tidak mengenal toleransi. Kelima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan profesi.
Pembinaan Pasca Sertifikasi
Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat (life long educations) masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous profesional development) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri. Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.
Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru.**
* Penulis, Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus Asisi Pontianak.

KEPADA SELURUH PENGUNJUNG BLOG “SUKSES SELALU”. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN. MUNGKIN SELAMA INI MASIH BANYAK KEKURANGAN ADMIN TIDAK SESUAI DENGAN PERMINTAAN DAN SELERA PENGUNJUNG, KAMI MENYAMPAIKAN MOHON MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA. KAMI TERUS MENGHARAPKAN PARTISIPASI DAN SARAN ANDA DEMI KEMAJUAN KITA BERSAMA.

Dalam rangka pendampingan Layanan, Bimbingan dan Bantuan Teknis Quality Assurance 166 kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat, berikut rencana jadwal keberangkatan dan lokasi kecamatan. Bagi Tim di daerah sasaran.  kiranya saling komunikasi.

Sesuai Pengumuman no.5083/H22/KP/2009. Pendaftaran tgl 14 September 2009 sampai dengan 6 Oktober  2009. Untan akan menerima dosen dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. Pendidikan S2

1. Pendidikan Seni Tari
2. Pendidikan Seni Musik
3. Pendidikan Kepalitahan Olahraga
4. Ilmu Keperawatan
5. Anatomi
6. Histologi
7. Fisiologi Kedokteran
8. Biokimia Kedokteran
9. Kesehatan Masyarakat
10. Biologi Molekuler
11. Farmasi/Obat Tradisional
12. Farmasi/Farmasi Fisik
13. Kimia Organik
14. Farmasetika
15. Biofarmasetika
16. Ilmu Komputer
17. Hukum Adat
18. Anatomi/Patologi Anatomi
19. Patologi Klinik
20. Farmakologi Klinik
21. Mikrobiologi Kedokteran
22. Ilmu Pemerintahan
23. Antropologi
24. Bahasa Mandarin
25. Hukum Pidana/Kriminologi
26. Biologi/Sistematika Hewan Tingi
27. Mikrobiologi/Parasitologi kedokteran
28. Kedokteran Klinis (Bedah, Internist)
29. B. Pendidikan S1
30. Keperawatan
31. C. Pendidikan DIII
32. Keperawatan
33. Teknik Informatika